Tugas 3

1. Jelaskan dengan singkat yg dimaksud dengan :

    a. Pertumbuhan Kesenjangan : terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

    b. Kemiskinan : keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

2. Faktor-faktor penyebab kemiskinan :   

    Tidak sulit mencari faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor tersebut sangat sulit memastikan mana yang merupakan penyebab sebenarnya serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan.

• Tingkat dan laju pertumbuhan output
• Tingkat upah neto
• Distribusi pendapatan
• Kesempatan kerja
• Tingkat inflasi
• Pajak dan subsidi
• Investasi
• Alokasi serta kualitas SDA
• Ketersediaan fasilitas umum
• Penggunaan teknologi
• Tingkat dan jenis pendidikan
•   Kondisi fisik dan alam
• Politik
• Bencana alam 
• Peperangan 

Kemiskinan banyak juga dihubungkan dengan:

• penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.
• penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
• penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.
• penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.
• penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

  3. Program pemerintah menanggulangi kemiskinan di Indonesia

• Atasi Kemiskinan dengan KUKM (Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah)

Penanganan masalah kemiskinan harus didahului dengan bagaimana menguatkan pemberdayaan masyarakat melalui KUKM. Karena dengan KUKM yang bagus dan kuat, dapat membantu masalah kemiskinan, sekaligus mengurangi angka pengangguran.

•   Perluasan kesempatan berusaha masyarakat miskin melalui diversifikasi pendapatan untuk peningkatan dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat miskin.
• pelayanan kesehatan dan pendidikan; 
• perluasan kesempatan kerja
• Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

           PNPM Mandiri merupakan program pemberdayaan yang dinilai berhasil dalam mengentaskan kemiskinan di republik ini. Dengan anggaran untuk PNPM Mandiri di tahun 2010 yang sekitar Rp16,8 triliun ini diharapkan bisa mengentaskan hingga menjadi sekitar 12-13,5 persen.

sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan#Mengukur_kemiskinan

http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2132986-pengertian-kesenjangan-ekonomi/

http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan#Penyebab_kemiskinan 

http://tnp2k.wapresri.go.id/berita/pemberdayaan-masyarakat/260-sosialisasi-percepatan-penanggulangan-kemiskinan-di-yogyakarta.html

http://www.batukar.info/news/bappenas-tiga-program-kurangi-kemiskinan

http://arsipberita.com/more/langkah%20pemerintah%20saat%20ini%20dalam%20mengatasi%20kemiskinan

http://www.mediacenterkopukm.com/detail-berita.php?bID=6517

Permintaan Pasar Produk Syariah Tinggi

            Bursa Efek Indonesia (BEI) segera memaksimalkan potensi pasar syariah yang begitu prospektif. Hal itu terlihat dari rencananya untuk meminta fatwa halal bagi mekanisme perdagangan saham di bursa dan wacananya untuk meluncurkan satu indeks syariah terbaru di akhir tahun ini.
            "Ada permintaan (demand) yang begitu besar terhadap instrumen syariah dan selama ini penawaran (supply) yang kita sajikan masih cukup terbatas. Untuk itu, kita ingin memberikan pilihan baru dengan membentuk sebuah indeks syariah yang lebih variatif." ujar Ito Warsito, Direktur Utama BEI di Jakarta.
             Indeks tersebut nantinya akan mengacu pada penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan secara teratur oleh Bapepam-LK. Dengan demikian, jumlah saham yang bisa masuk dalam ke dalam indeks syariah nantinya bisa menjadi lebih banyak, atau tidak terbatas 30 saham seperti layaknya Jakarta Islamic Index (JII).
             Lebih lanjut, bursa bersama Bapepam-LK juga akan melakukan pembahasan mengenai kriteria efek yang nantinya bisa dikategorikan syariah. Selama ini, hal itu sudah tertuang dalam peraturan Bapepam-LK No.II.K.1 tentang Kriteris dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.
            Dalam aturan tersebut dijelaskan efek yang dapat dimuat dalam DES meliputi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), perusahaan tercatat (emiten) yang menyatakan kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan prinsip syariah yang tertuang di dalam anggaran dasar perusahaan.
           "Ke depan, bisa saja ada penambahan atau mungkin juga kita maksimalkan dari apa yang telah ada. Semuanya masih dalam pembahasan dan kita harapkan sudah dapat diluncurkan pada akhir tahun ini," lanjut Ito.

           Menanggapi hal tersebut, perusahaan efek menyambut dengan baik. Di samping dapat memberikan diversifikasi, langkah tersebut juga berpotensi menarik investor dan membuat Indonesia menjadi pusat pasar modal syariah di dunia.
           "Asalkan Peluncurannya juga diikuti dengan pembenahan produk dan sosialisasi yang memadai sebab betapapun banyak pilihan investasi syariah akan menjadi tidak likuid jika tidak diimbangi dengan penawaran produk yang menarik," kata Edwin Sinaga, Direktur Utama Financorpindo Nusa Securities.
           Karena itu, otoritas bursa diminta untuk memberikan insentif agar perusahaan nasional lebih tertarik untuk menerbitkan produk-produk syariah. Selama ini, keengganan perusahaan di Indonesia untuk masuk ke pasar syariah lebih dikarenakan keadaan peminatnya yang belum tergolong besar.
            Seharusnya BEI bisa memanfaatkan momentum dengan menawarkan supply yang lebih baik dan beragam. Apalagi jika melihat potensi pertumbuhan investasi syariah di tahun ini yang dinilai akan lebih bagus dari pasar konvensional.






















sumber : Koran Jakarta edisi 968/tahun III , 7 Maret 2011
 

Program Subsidi Perparah Inflasi

EKONOMI INTERNASIONAL

            Sejumlah negara di Asia mengeluarkan kebijakan pemberian subsidi dalam menyikapi percepatan inflasi saat ini. Namun, upaya tersebut dinilai kian memperparah inflasi ke depan.

KUALA LUMPUR - Kebijakan pemberian subsidi oleh sejumlah negara di Asia dinilai bakal memunculkan masalah baru di masa mendatang. Alih-alih mengendalikan laju inflasi, langkah tersebut dinilai justru memperparah inflasi ke depan.
            Setelah berhasil melepaskan diri dari jeratan krisis ekonomi global pada 2008, negara-negara di kawasan Asia kini tengah menghadapi sejumlah masalah baru, termasuk ancaman overheating dan arus modal dari negara Barat dalam jangka pendek yang bersifat spekulatif. Bahkan, negara-negara tersebut kini dihadapkan kembali pada masalah inflasi menyusul melonjaknya harga pangan dan minyak dunia dalam beberapa pekan belakangan ini akibat serangkaian peristiwa kerusuhan di Timur Tengan dan Afrika Utara.
            Kenaikan harga pangan dan minyak mentah dunia yang mendorong percepatan inflasi itu dikhawatirkan memicu kerusuhan. Untuk menghindarinya, pemerintah di sejumlah negara di kawasan Asia mengeluarkan kebijakan yang dianggap populis di masyarakat, termasuk program subsidi, pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan pengendalian harga.
             "Ketegangan politik, kerusuhan massal dan kenaikan harga pangan terus berpindah dari satu negara ke negara lain dalam satu kawasan," Ujar Glenn Maguire, pengamat ekonomi Asia di Societe General.
Di Malaysia, pemerintah setempat kembali mengeluarkan kebijakan pemberian subsidi BBM kepada warganya. Langkah serupa juga diambil pemerintah India. Selain mempertahankan subsidi untuk bahan pangan dan BBM, pemerintah New Delhi juga meningkatkan anggaran belanja di bidang sosial sebesar 17 persen guna membantu penduduk miskin di negara itu.
              Di China, pemerintah pusat juga memerintahkan pemberian subsidi kepada warga berpendapatan rendah. Bahkan, Pekan lalu, Beijing mengumumkan rencana pemberian BLT secara rutin selama inflasi di negara itu masih tinggi.
             Di Singapura, pemerintah setempat belum lama ini mengumukan kebijakan pemberian BLT kepada warga berpenghasilan rendah. Untuk masyarakat kelas menengah, pemerintah Singapura akan memberikan subsidi tak langsung melalui pemotongan pajak penghasilan.

           Namun, sejumlah ekonom memperingatkan langkah yang dikeluarkan negara-negara tersebut dinilai kurang tepat dan penuh dengan muatan politis. Mereka bahkan menganggap kebijakan tersebut hanya akan memperparah krisis inflasi dalam jangka panjang.
           "Mereka (negara-negara tersebut) hanya menunda masalah sesaat, bukan menyelesaikan. Para politisi sepertinya ingin terpilih kembali sehingga mereka akan melakukan hal tersebut. Sayangnya, kebijakan itu tak baik bagi negara," papar Ilian Mihov, ekonom dari Insead di Singapura.
           Menurut Mihov, langkah tepat untuk menghadapi kenaikan harga minyak dan pangan adalah meningkatkan produksi minyak dan pangan. Upaya tersebut dinilai cukup membantu rakyat jika harga pangan dan minyak membubung tinggi.
           Ekonom lainnya dari HSBC, Wellian Wiranto, menilai kebijakan pemberian subsidi itu hanya mampu mengatasi masalah inflasi sementara waktu. Tak hanya itu, upaya tersebut akan dapat memicu defisit anggaran negara.
           "Subsidi yang juga berfungsi sebagai dam (pembendung) kenaikan harga kemungkinan dapat pecah karena bujet terlalu terbebani," ujar Wellian.










sumber : Koran Jakarta edisi senin 7 maret 2011 (ekonomi internasional)